Banyuwangi—Bandara Internasional Banyuwangi pada Rabu (2/10/2025) menjadi saksi kedatangan rombongan pejabat tinggi negara yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto. Kunjungan strategis ini bertujuan menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang dipusatkan di Banyuwangi.
Daftar Pejabat Penting dalam Rombongan
Sejumlah pejabat penting dari berbagai kementerian dan lembaga ikut serta dalam rombongan ini, menegaskan fokus pemerintah pusat pada program digitalisasi bansos. Mereka yang turut hadir antara lain:
Komjen (Pol) Purwadi Arianto (Wamen PANRB)
Drs. Febrian Alphyanto Ruddyard (Wamen Bappenas)
Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo (Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara)
Beberapa pejabat kementerian dan staf khusus juga terdaftar dalam manifest yang tiba pukul 11.55 WIB.
Penyambutan Hangat Forkopimda
Setibanya di Banyuwangi, rombongan disambut hangat oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat. Penyambutan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi Ir. H. Mujiono, M.Si, didampingi oleh:
Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Rama Samtama Putra, S.IK., M.Si, MH
General Manager AP II Banyuwangi Johan Action
Dandim 0825/Banyuwangi Letkol Arm Tryadi Indra Wijaya
Pada pukul 12.00 WIB, rombongan segera bertolak dari bandara menuju lokasi kegiatan utama di Wahana Perkemahan Sumbermanis Suko, Kelurahan Gombengsari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi.
Komitmen Dukungan Penuh Pengamanan
Komandan Kodim (Dandim) 0825/Banyuwangi Letkol Arm Tryadi Indra Wijaya menegaskan kesiapan penuh TNI dalam mengamankan dan mendukung jalannya acara.
“Kami dari Kodim 0825/Banyuwangi siap mendukung dan mengamankan jalannya seluruh rangkaian kegiatan. Kehadiran para pejabat negara ini menjadi kehormatan bagi masyarakat Banyuwangi, khususnya dalam mendukung program digitalisasi bansos,” ujar Letkol Arm Tryadi Indra Wijaya.
Kehadiran para pejabat negara di Banyuwangi ini menjadi momentum penting yang diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, demi mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih efektif, akuntabel, dan transparan berbasis sistem digital.